Menu

Mode Gelap
 

Daerah · 27 Apr 2026 15:15 WIB ·

Bapak Joko Purwanto Selaku Pemerintah Pusat Audit Legalitas Perusahaan di Kalimantan Barat


 Bapak Joko Purwanto Selaku Pemerintah Pusat Audit Legalitas Perusahaan di Kalimantan Barat Perbesar

Audit Legalitas Perusahaan di Kalimantan Barat

TV3INDONESIA – KALIMANTAN BARAT – Bapak Joko Purwanto, selaku Pemerintah Pusat melakukan kunjungan kerja ke Pontianak, Kalimantan Barat pada 13 maret 2026. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka mengaudit legalitas sejumlah perusahaan setempat yang bergerak di berbagai sektor, mulai dari perkebunan, pertambangan, hingga perdagangan.

Dalam agenda audit ini, legalitas yang menjadi fokus utama meliputi kelengkapan izin usaha, kepatuhan terhadap regulasi perizinan berusaha berbasis risiko, serta keabsahan alas hak atas lahan yang digunakan perusahaan. Tim dari Kantor Staf Presiden bersama pemerintah daerah memeriksa dokumen perizinan seperti NIB, PKKPRL, HGU, IUP, dan AMDAL.

Bapak Joko Purwanto menegaskan bahwa kunjungan ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai bentuk pembinaan dan pengingat bagi para pelaku usaha.

Menurutnya, perusahaan yang taat hukum akan memberikan dampak positif berlipat. Selain menciptakan iklim investasi yang sehat, masyarakat sekitar juga terlindungi dari potensi konflik lahan, kerusakan lingkungan, hingga sengketa sosial.

Kunjungan kerja ini tidak dilakukan sendiri. Turut serta perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Perdagangan. Ketiga kementerian tersebut melakukan verifikasi silang terhadap temuan di lapangan, khususnya terkait tata ruang, kewajiban reklamasi pasca-tambang, dan distribusi komoditas.

Joko Purwanto berharap hasil audit ini menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat dan daerah untuk menertibkan perusahaan yang belum lengkap perizinannya. Ia juga mengimbau para pengusaha untuk proaktif mengurus legalitas usaha dan lahan.

Hasil audit akan diserahkan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan kebijakan investasi dan penegakan hukum di sektor sumber daya alam.

-Salfir

Artikel ini telah dibaca 9 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Sertifikat Tanah dan Bangunan Rp1 Miliar Dibalik Nama Tanpa Hak, Debitur Koperasi Hanya Pinjam Rp200 Juta

17 April 2026 - 10:13 WIB

Tambang Ilegal Bebas Beroperasi Di Desa Sukanegara Kec.Jonggol Kab.Bogor Jawa Barat

5 Maret 2026 - 08:53 WIB

Pesantren Kilat di Majlis Nurul Iman KP Setu 2 Cibungbulang Disambut Antusias Warga

3 Maret 2026 - 04:59 WIB

Taperum DPRD Indramayu disorot ! BPIKPNPARI Tekan Kejati Jabar segera umumkan Tersangka

21 Februari 2026 - 09:27 WIB

GMPB Laporkan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Dinas Pendidikan ke APH Polda Jabar, KPK RI dan Kejari Kab.Bogor

16 Februari 2026 - 21:16 WIB

Berbagi dengan Program Segenggam Beras Bersama Mahasiswa dan Pemuda

11 Februari 2026 - 07:51 WIB

Trending di Daerah