Abaikan Limbah dan Sumur Bor, Perizinan Cibinong City Mall & Harris Hotel Digugat Publik: Komisi 3 DPRD kabupaten Bogor diduga tutup mata.
tv3indonesia.com – BOGOR,JAWA BARAT – Gelombang kritik tajam dari elemen masyarakat sipil kini mengarah langsung pada kebijakan perizinan dan pengawasan operasional Cibinong City Mall (CCM) serta Harris Hotel CCM.
Keberadaan dua bangunan megah di pusat pemerintahan Kabupaten Bogor ini dinilai meninggalkan persoalan lingkungan serius yang merugikan warga sekitar, tanpa adanya ketegasan dari otoritas terkait.
Kondisi ini memicu respons keras dari berbagai aliansi masyarakat, termasuk Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Bogor dan Petisi 26 Masyarakat Sipil Bogor Bersatu.
Mereka secara terbuka mempertanyakan komitmen dan fungsi pengawasan para wakil rakyat, khususnya Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor, yang terkesan menutup mata atas pelanggaran yang terjadi di depan hidung mereka.
Ketua Petisi 26 Masyarakat Sipil Bogor Bersatu, Rizwan Riswanto, menyatakan keprihatinan mendalam atas ketidakberdayaan pemerintah daerah dalam menegakkan aturan lingkungan hidup.
“Selama mall dan hotel itu berdiri kokoh, selama itu pula hak-hak warga atas lingkungan yang bersih diabaikan. Kami secara tegas mempertanyakan fungsi pengawasan Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor.
Mengapa megaproyek yang jelas-jelas berdampak langsung pada lingkungan warga seperti ini dibiarkan berjalan tanpa evaluasi perizinan yang ketat? Jangan sampai ada kesan pembiaran terhadap korporasi besar,” ujar Rizwan Riswanto dalam keterangannya.
Kritik publik ini didasari oleh dua temuan krusial di lapangan yang diduga kuat melanggar dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan perizinan pemanfaatan ruang:
1. Pencemaran Limbah Cair ke Saluran Warga: Ditemukan adanya pembuangan limbah yang dialirkan langsung ke saluran warga di Kali Ampa Curug.
2. Pembuangan ini menimbulkan bau menyengat tidak sedap yang mengganggu kesehatan serta kenyamanan aktivitas sehari-hari masyarakat setempat.
3. Pengeboran Air Bawah Tanah Skala Besar: Adanya indikasi kuat penyertaan pemanfaatan air sumur bor dalam (artesis) di lingkup gedung CCM dan Harris Hotel.
Eksploitasi air bawah tanah secara masif ini dikhawatirkan merusak ekosistem air tanah dan mengancam ketersediaan air bersih bagi sumur-sumur dangkal milik pemukiman warga sekitar.
BPI KPNPA RI Bogor bersama Petisi 26 mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor untuk segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) menyeluruh ke lokasi.
Publik menuntut transparansi penuh terkait izin pembuangan limbah cair (IPLC) serta izin pengusahaan air tanah (SIPA) yang dikantongi oleh manajemen mall dan hotel tersebut.
Jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan konkret, evaluasi perizinan, dan penegakan sanksi tegas dari Pemerintah Kabupaten Bogor maupun DPRD, koalisi masyarakat sipil menyatakan siap membawa persoalan amdal dan perizinan CCM serta Harris Hotel ini ke jalur hukum demi membela hak ekologis masyarakat Bogor.
~ Elis Sufriani Yusuf
